Infrastruktur Politik

Kelas 10 Dilihat 1 kali

Infrastruktur politik adalah segala sesuatu selain alat kelengkapan negara yang formal. Infrastruktur politik memiliki pengaruh terhadap kebijakan. Beberapa contoh infrastruktur politik adalah kelompok kepentingan, partai politik, media, dan kelompok penekan.

 

Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Tag :
Infrastruktur Politik Kebijakan

Gambar Terkait

Glosarium

  1. Kebijakan

Artikel Terkait
...
Ancaman
Kelas 10

Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, kebutuhan, dan keselamatan suatu negara.   Sumber: PPKn Kelas 1 SMA/MA Wajib

Baca Selengkapnya
...
Apatride
Kelas 10

Seseorang yang tidak menentukan status kewarganegaraan.   Sumber: PPKn Kelas 1 SMA/MA Wajib

Baca Selengkapnya
...
Asas Ius Sanguinis
Kelas 10

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orangtuanya, di mana pun ia dilahirkan.   Sumber: PPKn Kelas 1 SMA/MA Wajib

Baca Selengkapnya
...
Asas Ius Soli
Kelas 10

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya
...
Batas Landas Benua
Kelas 10

Wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil laut dari pantai.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya
...
Batas Laut Teritorial
Kelas 10

Wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya
...
Batas Zona Bersebelahan
Kelas 10

Wilayah luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya
...
Bipatride
Kelas 10

Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya
...
Dekonsentralisasi
Kelas 10

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya
...
Desentralisasi
Kelas 10

Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.   Sumber: PPKn 1 SMA/MA Kelas X Wajib

Baca Selengkapnya